Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Akademik merupakan proses penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pengelolaan pendidikan secara konsisten, sehingga stakeholdersĀ  memperoleh kepuasan.

Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Akademik secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

A. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu

  • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Visi Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu SPMI merupakan pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaan dimasa depan yang ingin diwujudkan serta mampu menjadi sumber inspirasi bagi seluruh sumber daya di sebuah institusi.

C. Misi Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu SPMI Misi merupakan pernyataan tentang keadaan, situasi, posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa dating namun dalam jangka waktu pendek sekitar 2 atau 5 tahun kedepan. Misi biasanya berisi uraian tentang tugas pokok, pelaksanaan kegiatan institusi, keluaran/hasil dan keberadaan/posisi institusi.

Visi dan Misi adalah dokumen dari sebuah proses perencanaan strategis perguruan tinggi. Pernyataan visi, misi dan tujuan akan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM PT, artinya isi semua standar dalam SPM Perguruan Tinggi tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan dari perguruan tinggi.

D. Tugas Sistem Penjaminan Mutu

Tugas pokok SPMI yang dilaksanakan yaitu merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Standar mutu tersebut terdiri atas

  • Delapan standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP yaitu: (i) Standar isi, (ii) Standar proses, (iii) Standar kompetensi lulusan, (iv) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) Standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) Standar pembiayaan dan (viii) Standar penilaian pendidikan.
  • Standar lain yang memiliki kriteria melampaui batas minimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas inisiatif yang dijabarkan dari visi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.